=Pengamat intelijen dan komunikasi politik, Dr Susaningtyas Nefo H. Kertapati, mengingatkan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus memprioritaskan pengamanan nan ekstra untuk laut Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.499 pulau, termasuk 92 pulau terluar.
"Dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau itu sangat penting dalam fungsi pertahanan dan keamanan negara," kata doktor lulusan Universitas Padjajaran, Bandung, itu kepada Antara, Senin.
Susaningtyas menjelaskan bahwa alutsista yang ada saat ini belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama bila dihadapkan dengan masalah pencurian ikan dan perompakan.
Selain kelemahan alustista, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya juga perlu membenahi lemahnya aspek hukum pengamanan teritori Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.499 pulau, termasuk 92 pulau terluar.
"Dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau itu sangat penting dalam fungsi pertahanan dan keamanan negara," kata doktor lulusan Universitas Padjajaran, Bandung, itu kepada Antara, Senin.
Susaningtyas menjelaskan bahwa alutsista yang ada saat ini belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama bila dihadapkan dengan masalah pencurian ikan dan perompakan.
Selain kelemahan alustista, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya juga perlu membenahi lemahnya aspek hukum pengamanan teritori Indonesia.
Selain wilayah perairan, tugas TNI matra udara oleh TNI Angkatan Udara juga perlu diperkuat.
"Hukum kita sangat lemah dan banyak berpihak kepada orang asing. Pesawat asing yang jelas-jelas melanggar dan memasuki wilayah kita hanya dihukum membayar denda 6.000 dolar," ujar politisi Hanura yang kerap disapa Nuning itu.
"Makanya pilot mau bayar saja denda dengan kartu kredit. Benar-benar (hukum kita--red) dilecehkan," katanya menambahkan.
Perempuan yang pernah menjadi anggota DPR pada periode 1999--2004 dan 2009--2014 itu menegaskan bahwa Kabinet Kerja yang memberikan perhatian lebih ke maritim adalah sinyal positif bagi upaya melindungi laut Indonesia.
"Saya betul-betul berharap Presiden, Menteri Pertahanan (Menhan), dan Menteri Perindustrian memiliki komitmen yang kuat. Menhan harus mengajak bicara Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Dr Marsetio yang mumpuni di bidang penguatan Sea Power," pungkasnya.
"Hukum kita sangat lemah dan banyak berpihak kepada orang asing. Pesawat asing yang jelas-jelas melanggar dan memasuki wilayah kita hanya dihukum membayar denda 6.000 dolar," ujar politisi Hanura yang kerap disapa Nuning itu.
"Makanya pilot mau bayar saja denda dengan kartu kredit. Benar-benar (hukum kita--red) dilecehkan," katanya menambahkan.
Perempuan yang pernah menjadi anggota DPR pada periode 1999--2004 dan 2009--2014 itu menegaskan bahwa Kabinet Kerja yang memberikan perhatian lebih ke maritim adalah sinyal positif bagi upaya melindungi laut Indonesia.
"Saya betul-betul berharap Presiden, Menteri Pertahanan (Menhan), dan Menteri Perindustrian memiliki komitmen yang kuat. Menhan harus mengajak bicara Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Dr Marsetio yang mumpuni di bidang penguatan Sea Power," pungkasnya.
0 Response to "Jokowi-JK Harus Prioritaskan Pengamanan Laut Indonesia"
Posting Komentar