Indonesia di Antara Cina dan AS

Sejak tiba di ibu kota Cina, Beijing, pada Sabtu 8 November lalu, Presiden Jokowi telah menghadiri berbagai acara, termasuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.

Dalam pertemuan itu, Obama mengaku Indonesia memainkan peranan penting di kawasan Asia Tenggara.

“Sebagai pemimpin dalam Asean, Indonesia memainkan peranan penting dalam kawasan ini, dan memimpin dalam berbagai hal termasuk keamanan maritim,” kata Obama.

Namun, lepas dari poros maritim, isu lainnya yang mengemuka dalam pertemuan APEC kali ini ialah poros perdagangan bebas.

Amerika Serikat tengah membentuk Trans-Pasific Partnership yang melibatkan 12 negara yang antara lain meliputi Jepang, Australia, Brunei, Cile, Malaysia, Vietnam, dan Singapura tanpa kehadiran Cina.

Di sisi lain, Cina sedang mencari sokongan untuk mewujudkan Area Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP tanpa memasukkan Amerika Serikat.
Berpihak

Fithra Faisal, staf pengajar perdagangan internasional Universitas Indonesia, berpendapat Indonesia mungkin akan condong berpihak ke Cina dan Jepang.

“Bisa kita lihat menteri-menteri dalam tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat dekat dengan Jepang dan Cina. Meski demikian, Indonesia tidak mesti mengikuti FTAAP atau TPP. Kita bisa memperkuat, misalnya, ASEAN +3,” kata Fithra kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Sementara itu, analis lainnya memandang Indonesia harus memainkan diplomasi yang cantik agar tidak tampak berpihak ke salah satu kubu.

“Indonesia harus bisa memainkan diplomasi yang cantik. Indonesia tentu tidak mau merugikan kepentingan nasionalnya dengan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain mengingat Indonesia bersahabat baik dengan keduanya. Dengan demikian, Indonesia harus mencari jalan tengah. Lagipula, di kawasan Asia Pasifik, ada forum yang melibatkan baik Cina maupun AS,” kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ganewati Wuryandari.

Walau Trans-Pasific Partnership dan FTAAP masih belum diterapkan, Indonesia akan menjalani perdagangan bebas di kawasan ASEAN dalam wujud Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 mendatang.